Logo Placement

Share this Digg Del.icio.us Netscape Yahoo Technorati Googlize this Facebook Export PDF Print E-mail Tags sbi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai langkah lanjutan penandatanganan MoU antara Balitbang Depdiknas dan Sampoerna Foundation (SF) di Jakarta pekan lalu (25/6), digelar diskusi yang membahas strategi tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Dalam diskusi yang digelar di Jakarta, Selasa (30/6), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Mansyur Ramly mengatakan, diskusi tersebut merupakan bukti komitmen antara pemerintah dan masyarakat terhadap pengembangan kualitas pendidikan di Indonesia

 

.

"Sehingga pada akhirnya kita bisa bekerjasama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global," ujar Ramly.

Terkait harapan tersebut, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Departemen Pendidikan Nasional, Sungkowo M, mengatakan bahwa pemerintah pusat akan terus mendorong agar pencapaian sekolah-sekolah di daerah menjadi SBI dapat terlaksana lebih tepat dan efisien.

Untuk itu, lanjut Sungkowo, pemerintah pusat akan terus mendorong pemerintah daerah agar secepatnya menyelenggarakan semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi pendidikan bertaraf internasional. Ke depan, tambahnya, penerapan UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) tersebut harus diwujudkan secara kongkrit.

"UU tersebut menjadi landasan pengoperasian SBI pada tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang pendidikan SMA/SMK di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia," katanya.

Di lain sisi, Sungkowo menambahkan, penerapan SBI tidak bisa dilihat dari kriteria penggunakan bahasa asing di suatu sekolah. SBI juga harus didukung kriteria lain seperti kesiapan tenaga pengajar maupun infrastrukturnya.

Senada pendapat itu, Kepala SMA Kanisius Menteng Jakarta, Romo Baskoro Poedjinoegroho, mengatakan bahwa keinginan pemerintah pusat untuk terus mendorong sekolah-sekolah menjadi SBI terkesan seperti dipaksakan. Padahal, kata dia, bukan hanya soal bahasa atau kurikulum yang membuatnya demikian, melainkan juga kesiapan sekolah dari sisi kematangan tenaga pengajar atau gurunya.

"Guru-guru yang tidak siap itu mau apa, sementara kita tahu selama ini soal pendidikan bagi para guru saja tidak diperhatikan," ujarnya.

Romo menambahkan, kebijakan SBI yang digaungkan sejauh ini tidak diikuti dengan kematangan rencana, baik dari segi infrastruktur maupun SDM yang akan melaksanakannya, mulai dari pembuat kebijakan hingga para pelaksana.

"Dan arti penting diskusi ini adalah untuk memeroleh masukan dalam rangka menyempurnakan program SBI yang ada," ujar Eddy Henry, Direktur Program dan Hubungan Alumni Sampoerna Foundation.

Sumber : Kompas.Com